KETUA FRAKSI PKS ANGKAT BICARA KEBERADAAN PKS DI KOALISI NKRI
Laporan : Jaringan Berita SMSI
“PKS jangan terjebak pada 2 kubu, ‘Kuning dan Biru’. Mana yang serius memperjuangkan rakyat, disitu PKS harus berlabuh,” tegas Helmi
GORONTALO (GOL) – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo, Helmi Adam Nento akhirnya angkat bicara. Dirinya tidak menampik soal partainya yang telah melakukan koalisi dengan NKRI terkait Alat Kelengkapan Dewan. Namun, Ia menegaskan keberadaan PKS di koalisi tersebut belum final.
“Keberadaan PKS dalam koalisi ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam mekanisme partai. Sebab, di PKS ada forum tertinggi pengambilan keputusan yang strategis,” tegas Helmi.
Helmi mengaku sedikit berbeda pendapat dengan Ketua DPW PKS soal koalisi ini. Helmi pun mengatakan jika dirinya masuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah strategis partai baik kedalam maupun keluar.
“Kami akan bicarakan soal keterlibatan PKS dalam koalisi NKRI di DPRD Provinsi Gorontalo, apalagi saya masuk di Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS provinsi Gorontalo,” tegas Helmi yang enggan menjawab pertanyaan wartawan soal sah dan tidaknya keputusan PKS masuk dalam koalsi NKRI di Deprov.
Helmi justru menyarankan agar PKS harus lebih kritis lagi kedepan, karena ini masuk jabatan ke dua NKRI yang program-program pengentasan kemiskinan masih kurang maksimal. Sehingga PKS harus bisa mengabil sikap yang tegas terhadap proggram-program pemerintah NKRI yang tidak berdampak langsung mengentaskan kemiskinan.
“PKS jangan terjebak pada 2 kubu, ‘Kuning dan Biru’. Mana yang serius memperjuangkan rakyat, disitu PKS harus berlabuh,” tegas Helmi yang mengaku masih berada di Jakarta.
Berbeda dengan Helmi, Ketua DPW PKS Adnan Entengo menilai koalisi NKRI sasarannya untuk memperkokoh perwakilan partai di DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengisi beberapa jabatan strategis sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena itu Partainya ikut bergabung dengan sejumlah pimpinan partai politik lainnya.
“Iya, kami gabung di koalisi NKRI DPRD provinsi Gorontalo,” ungkap Adnan Entengo, ketika menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan PKS dalam koalisi tersebut.
Nilai tambah dari koalisi NKRI ini menurut Adnan Entengo karena kebijakan pemerintah pro rakyat. Bagaimana jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Adna Entengo dengan tegas mengatakan jika dirinya yang bakal dilantik menjadi anggota DPRD provinsi itu akan mengkritsinya.
“Kalau ada yang tidak pro rakyat, dibuka ruang kritis,” tegas Adnan kepada media ini yang tergabung di jaringan berita SMSI Gorontalo, Sabtu (15/06/2019).
Keputusan untuk berkoalisi di DPRD provinsi tersebut diakui Adnan telah melalui mekanisme partai. Dirinya menegaskan jika hal ini telah didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pengurus lainnya.
“Sudah didiskusikan dan kita saling komunikasi terus,” tegas Adnan Entengo seraya menambahkan jika ini bagian dari mekanisme partai. (@/Tim GOL)
