KONTROL

TAK KUNJUNG SELESAI, DUGAAN KASUS GORR SEBAIKNYA DITANGANI KPK RI

Laporan : Jaringan Berita SMSI,

Bila Kajati ragu menetapkan pelaku utamanya, sebaiknya kasus ini diserahkan saja ke KPK. Toh syarat sebuah kasus bisa diserahkan atau diambil alih KPK seperti menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, penanganannya berlarut-larut, ada desakan publik yang masif dan menghindari konflik vertikal di daerah, sudah terpenuhi,” tuturnya.

GORONTALO (GOL) – Koordinator Gorontalo Corruption Watch (GCW) Deswerd Zougira, menyarankan sebaiknya Kajati menyerahkan penanganan dugaan korupsi Gorontalo Outer Ring Road GORR ke KPK RI.

Menurut Deswerd, sekitar setahun lamannya, pihak kejaksaan menangani kasus pembebasan lahan pembangunan GORR yang dianggarkan melalui APBD sebanyak 135 Milyar Tahun 2016.

Namun, Ia menyayangkan hingga saat ini, belum ada tersangka utamanya yang ditetapkan oleh Pihak Kejaksaan. Padahal menurutnya, potensi dugaan kerugian keuangan negara sangat besar, melibatkan orang besar serta mendapat perhatian besar publik.

“Saya menilai, dari konstruksi kasus yang dia bangun, calon tersangka yang beredar di publik bukanlah pelaku utama, mereka cuma pemeran pembantu. Kalau diadili menyita waktu, tenaga dan biaya serta uang negara tidak akan kembali”, katanya.

Deswerd kemudian menyentil ungkapan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Firdaus Dewilmar, yang konon dalam beberapa kesempatan berjanji segera menetapkan tersangka, bila sudah ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).

“Bila Kajati ragu menetapkan pelaku utamanya, sebaiknya kasus ini diserahkan saja ke KPK. Toh syarat sebuah kasus bisa diserahkan atau diambil alih KPK seperti menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, penanganannya berlarut-larut, ada desakan publik yang masif dan menghindari konflik vertikal di daerah, sudah terpenuhi,” tuturnya.

Deswerd mengatakan, ada atensi KPK dalam penanganan kasus GORR di Gorontalo. “Akhir Maret 2019 lalu misalnya, KPK ikut dalam ekspos di kejati, KPK bahkan memberikan masukan agar penyidik mengenakan Undang – undang Pencucian Uang, karena ada aliran dana yang mengalir ke rekening pihak yang tidak bersentuhan langsung dengan pembebasan lahan,” terangnya.

Sementara itu, Kejati Gorontalo Firdaus Dewilmar menegaskan jika pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP perwakilan Gorontalo.

“Tunggu saja, dalam waktu dekat kita tetapkan tersangkanya,” ungkap Kajati, Senin (17/06/2019) kemarin, yang dikabarkan bakal bakal pindah menjabat Kajati Sulawesi Selatan. (@/Tim Gol)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button