KONTROL

LAGI, KADES DITAHAN POLISI AKIBAT DUGAAN KORUPSI DANA DESA

Laporan : Jaringan berita SMSI

Limboto (GOL) – Kepala Desa Monas Kec Monano Kab Gorontalo utara Drs. Azis Said resmi ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa di Desa Monas tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 693.273.000.

Azis Said ditahan, pada hari Jumat, (5/07/2019) sekitar jam 20.00 Wita berdasarkan Surat Perintah Penahanan : No.SP Han / 48 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 5 Juli 2019 Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gorontalo, untuk menjalani masa kurungan 20 hari di rutan Polres Gorontalo.

Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Gorontalo adalah Rp. 192.209.229.64 ( seratus sembilan puluh dua juta Dua Ratus sembilan Ribu Dua ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh empat sen )

Kasat Reskrim Polres Gorontalo, AKP Kukuh Islami, SH saat dihubungi awak media ini sesaat setelah penahanan tersangka di Rumah Tahanan Polres Gorontalo mengatakan, modus operandi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka adalah ; Dalam pengelolaan dana desa Kepala Desa Monas drs. Azis Said mengambil alih semua pekerjaan yang menggunakan dana desa di kerjakan sendiri tanpa melibatkan fungsi aparat desa lainya yang terkait .

Hal ini tersangka lakukan dengan cara mengambil seluruh anggaran Dana Desa tahun 2018 dari tangan bendahara desa, kemudian tersangka mengerjakan setiap item pekerjaan fisik tidak sesuai dengan juknis dan mekanisme dalam pengelolaan dana desa, serta tersangka melakukan pekerjaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar. Juga terdapat pekerjaan yang diduga fiktif, dari beberapa kegiatan yang dilakukannya tersangka tidak dapat menunjukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

“Atas perbuatannya tersangka Drs. Azis Said disangka melanggar
Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) (2) (3) Undang-undang 31 tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasana Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” terangnya.

Sementara itu, Kanit 3 Tipikor Polres Gorontalo, Bripka Ismail Boudello, SH menambahkan bahwa kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarkat.

“Ya, perkara ini kami proses setelah menerima laporan masyarakat yang dituangkan dalam Laporan Polisi nomor : LP/106/III/2019. Reskrim, tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Perintah Penyidikan No : SP. Sidik/68/III/2019 Reskrim, kata Ismail saat mendampimpingi Kasat Reskrim,” pungkasnya. (@/Arsyad)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button