KONTROL

RENCANA PEMBANGUNAN RSUD AINUN HABIBIE ‘DITOLAK’ SEJUMLAH TOKOH GORONTALO

Laporan : Jaringan Berita SMSI

GORONTALO (GOL) – Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat Gorontalo yang tergabung dalam Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertemu dan berembuk di Warkop Ibonk, Kamis (18/7/2019).

Pertemuan ini terjadi spontanitas. Meski awalnya, sudah jauh hari direncanakan. Namun, baru kali ini terwujud.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Adhan Dambea, Rustam Akili, Antoni Karim, Deswerd Zougira, Mikson Yapanto, Lexi Waworuntu dan sejumlah tokoh muda di Gorontalo seperti Irwan Hulukati, Imran nento, Sindu Abdu Azis, Abd Deno Djarai, Irvan Gani, Ridwan Gaib, Alyun Hippy, M Tantan Yunus, Fachhard Diko dan tokoh muda lainnya.

Mereka duduk bersama membahas beberapa isue di provinsi Gorontalo yang dipandang bisa merugikan rakyat secara umum. Beberapa isue yang dipandang penting itu seperti persoalan PLTU Anggrek, GORR dan juga yang sedang menghangat yakni rencana pemerintah daerah provinsi Gorontalo membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie.

Konsorsium LSM dan tokoh masyarakat itu rencananya Jumat, 19 Juli 2019 ini akan melayangkan surat ke kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan DPRD provonsi Gorontalo. Kelompk ini akan menyampaikan buah pikiran yang patut dipertimbangkan oleh pihak penegak hukum dan pemerintah daerah provonsi Gorontalo.

Yang mengerucut dalam pembahasan tersebut yang digelar dari sore hingga malam itu yakni upaya memberikan pikiran banding atas rencana pemerintah provinsi Gorontalo membangun RSUD Ainun Habibie yang diperkirakan menyedot dana hingga 800 milyar dengan pengembalian 90 milyar setiap tahunnya selama 20 tahun.

Rencana pemprov itu menurut Rustam Akili hanya membuat daerah ini berhutang dan menjadi beban APBD selama 20 pasca pemerintahan ini ditinggalkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang akan berakhir 2022 nanti.

Rustam Akili yang juga motor penggerak Konsorsium LSM dan tokoh masyarakat muda itu menegaskan jika kehadiran kelompok ini adalah atas nama rakyat Gorontalo. “Kapasitas kami adalah rakyat Gorontalo yang memiliki hak yang sama untuk membantu pemerintah dalam memberikan masukan terkait keputusan yang dianggap bisa merugikan daerah dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu lama,” tegas Rustam Akili.

Senada dengan itu, Mikson Yapanto tokoh masyarakat Gorontalo lainnya dalam pernyataannya menegaskan jika sejak awal dirinya tidak setuju atas rencana pembangunan RSUD tersebut. Menurutnya, kampanye NKRI dengan program kesehatan yang prima, seharusnya memaksimalkan RSUD yang ada di kabupaten kota. “Dengan memberikan injeksi yang kuat kepada RSUD kabupaten kota serta meningkatkan SDM dan fasilitas yang memadai, serta dengan managemen yang baik, pelayanan yang maksimal serta fasilitas kebersihan yang prima, akan membuat nyaman buat pasien dan pengunjung,” ungkap Mikson.

Berbeda dengan Sindu Abdul Azis. Dirinya mengharapkan RSUD di Gorontalo dimaksimalkan saja dibanding dengan harus membangun RSUD Ainun yang akan menyedot dana rakyat selama 20 tahun. “Cukup dengan membuka 2 specialis penyakit saja akan mampu meminimalisir anggaran yang ada,” ungkap Sindu yang bakal jadi pengacara di Gorontalo itu.

Sementara itu, Irwan Hulukati menyoroti kondisi daerah Gorontalo yang berada di peringkat 5 besar kemiskinan secara Nasional. “Terlalu naif jika pemerintah sekarang hanya memikirkan persoalan rumah sakit dengan menggunakan pinjaman yang besar dan meninggalkan hutang untuk rakyat Gorontalo. Sementara RSUD yang di kabupaten kota wajib disuport SDM dan fasilitasnnya, sehingga masyarakat di kabupaten kota dapat berobat didaerahnya masing-masing. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat Gorontalo,” ungkap Irwan Hulukati.

Lain halnya dengan Deno Djarai, Ia menggambarkan jika kondisi RSUD di kabupaten kota wajib disuport fasilitasnnya dibanding membuang-buang uang rakyat dengan mendirikan RSUD Ainun.

“Pasien di daerah enggan masuk rumah sakit tersebut karena SDM dan fasiltas yang ada sangat tidak memadai. Olehnya wajib dimaksimalkan RSUD di kabupaten kota dari pada membuang uang yang besar dengan meninggalkan hutang yang jadi beban rakyat,” tegas Deno.

Pernyataan keras juga disampaikan Imran Nento yang sangat konsisten mengawal program pemerintah dari ancaman korupsi. Imran mengatakan jika pengganggaran terlampau besar, tidak efektif dan sangat membebani APBD Provinsi. Dirinya mengusulkan jika sebaik Pemprov kembangkan RSUD Ainun cukup membuka pada 3 bidang spesialis yakni Mata, Ginjal atau Kolestrol dengan fasilitas yang lebih repsentatif.

“Mengembangkan RSUD di daerah naik status kelas B dan merevitalisasi Pustu di daerah-daerah. Rencana 842milyar hanya separoh yang terpakai jika hal tadi dilakukan oleh Pemprov dan anggaran bisa mengcover program lain untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sektor lainnya seperti Perikanan, Pertanian, Pendidikan S1 gratis. Dengan begitu dapat menekan angka kemiskinan meningkatkan SDM,” tegas Imran Nento.

Pekan depan, rencananya Konsorsium LSM dan tokoh Gorontalo rencananya akan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Pimpinan serta anggota DPRD provinsi Gorontalo. (@/Gol Tim)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button