OPINITak Berkategori

Upaya Penyelamatan Dalam Perkara Narkotika

Foto : Ilustrasi google

Oleh : Agung Fs,
Mantan Advokat yang meminati Ilmu Hukum Pidana.

Perlakuan keras serta penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak kejahatan narkotika ternyata tidak berdampak besar dalam menekan laju peredaran ilegal narkotika. Bahkan peredaran ilegal narkotika semakin mengakar dan memicu peningkatkan angka penyalahguna. Terbaru, diawal tahun 2019 Badan Nakotika Nasional (BNN RI) telah meluncurkan angka proyeksi penyalahguna narkotika yakni pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4,5 juta jiwa penyalahguna, dari angka tersebut terlihat peningkatan signifikan dari periode sebelumnya yakni tahun 2017 tercatat angka proyeksi sebanyak 3,5 juta jiwa penyalahguna. Angka epidemiologi tersebut tentunya semakin meresahkan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam eksistensi peradaban bernegara.

Sebagai respon dari dampak buruk akibat penyalahgunaan narkotika Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang pentingnya upaya penyelamatan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika salah satunya dengan melalui perangkat hukum. Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 pasal 54 menyatakan: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagian kalangan berpendapat pasal tersebut merupakan abstraksi dari ide dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika.

Pada tahun 2014 lalu, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN RI) kembali mengeluarkan kebijakan yang secara sistemasi mengatur pelaksanaan pasal 54 UU. no. 35 tahun 2009 yakni ‘‘Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.’’

Dalam Khasanah ilmu perundang-undangan (wetgevingswetenschap) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat Perka. BNN tersebut merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang berada diluar susunan hierarki sehingga secara otentik peraturan tersebut tidak hanya mengikat di internal institusi BNN RI saja akan tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara umum ‘‘wet in materiele zin.’’

Keberadaan Perka. BNN no. 11 tahun 2014 setidak-tidaknya mengamanatkan dua hal pokok (1). Agar setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya ke dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan. (2). Agar Tim Asesmen Terpadu dibentuk secara berjenjang dalam lingkungan institusi BNN RI, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Badan Narkotika Nasional setempat.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah lembaga (pranta) yang dibentuk berdasarkan Perka. BNN no. 11 tahun 2014 untuk melakukan asesmen dan analisis (medis, psikososial, hukum) serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. TAT terdiri dari unsur medis (dokter dan psikolog) dan unsur hukum (kepolisian, jaksa, BNN, Kementerian Hukum dan HAM).

Masalah Penerapan dan Ketentuan Perka. BNN no. 11 tahun 2014.

Meski berbagai perangkat hukum telah mengatur secara ketat tentang pentingya upaya penyembuhan bagi para pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi faktanya banyak korban penyalahguna dan pecandu narkotika masih diperlakukan secara serampangan, ditahan dan dipenjarakan tanpa sentuhan upaya penyembuhan. Parahnya lagi para pecandu dan penyalahguna banyak ditempatkan dan dicampurkan dengan pelaku kriminal lainya. Alih-alih sembuh dari ketergantungan justru para pecandu akan semakin mudah mendapatkan narkoba.

Kurangnya kesadaran para petugas tentang pentingnya upaya penyembuhan para pecandu dan korban penyalahguna menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai mission sacre yang terkandung dalam Perka. BNN no. 11 tahun 2014. Ambil misal, Seorang penyidik telah mengantongi surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) agar ‘A (tersangka)’ ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi akan tetapi penyidik terkadang mengabaikan rekomendasi tersebut sehingga ‘A’ yang seharusnya mendapatkan layanan pengobatan (terapi), secara menyedihkan ‘A’ tetap diikutkan dalam proses hukum konvensional tanpa upaya penyembuhan sedikitpun. Padahal pengurangan dampak buruk kepada pengguna/korban penyalahguna narkotika (Harm Reduction) yang sedang menjalani proses hukum telah menjadi aksiomatis dalam Perka BNN no. 11 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Suatu contoh praksis dalam penerapan tugas yang disebut proses penelantaran hak keperdataan seseorang untuk sembuh.

Masalah tidak sampai disitu saja, simak baik-baik ketentuan Perka. BNN no. 11 tahun 2014 Pasal 8 yang menyatakan:

1). Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.

2). Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

3). Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu……….

Dengan menggunakan penalaran yang sederhana saja isi kandungan pasal tersebut terkuak : ‘‘asesmen dilaksanakan atau tidak sepenuhnya berada ditangan penyidik.’’ Masalahnya adalah bilamana seorang penyidik beranggapan kegiatan asesmen akan menyita banyak waktu, kesembuhan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika bukan bagian dari tanggung jawab penyidik serta anggapan bahwa kegiatan asesmen sama sekali tidak berdampak dalam percepatan penyelesaian perkara. Sangat disayangkan asesmen tidak terlaksana karena anggapan menyimpang seperti itu. Tidakkah setiap profesi (petugas) hukum dituntut untuk bersikap kritis rasional tentang kewajiban moral (etika) dalam menjalankan tugas luhur? apalagi kita ketahui asesmen yang diselenggarakan oleh TAT menyimpan arti-arti penting dalam menyelamatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Sangat disayangkan, hingga saat ini masih banyak penyidik memilih tidak mengajukan permohonan asesmen tanpa alasan yang pasti padahal setiap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika juga berhak mendapatkan peningkatan atas derajat kesembuhanya.

Tidak adanya konsekuensi hukum saat penyidik tidak mengajukan permohonan asesmen bagi tersangka yang memenuhi kriteria semakin memperparah keadaan. Idealnya, dalam peraturan perundang-undagan kedepanya (ius constituendum) dicantumkan frasa ‘‘wajib’’ sehingga ‘‘setiap penyidik wajib mengajukan permohonan asesmen bagi siapa saja yang tersandung dalam perkara narkotika.’’

Konklusi

Disadari, hukum selalu memunculkan suasana yang baru ditengah aktivitas masyarakat yang begitu dinamis sehingga aturan atau ketentuan perundang-undangan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini maka harus segera dipersepsi dan dikualifikasikan kembali. Demikian pula Perka. BNN no. 11 tahun 2014 yang memiliki nilai kelemahan dalam mengatur proses asesmen sehingga menyebabkan kebingungan dalam penerapanya (kekacauan). Dan untuk para petugas yang terlibat dalam proses pelaksanaan (asesmen) agar memiliki sikap tuduk diri sebagai petugas-petugas kemanusiaan dalam upaya penyelamatan korban yang lebih banyak lagi, meski mendapatkan banyak tantangan.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button