PROVINSI EKSEKUTIF

Wujudkan PKM Mandiri, Fasilitator PKH Diminta Maksimalkan Pendampingan

Laporan : Pian Hilalingo

GORONTALO (GOL) – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah merupakan salah satu program prioritas nasional dibawah Kementerian Sosial yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan keluarga, khususnya keluarga miskin yang mejadi sasaran program.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Fasilitator Pendamping PKH diminta untuk lebih maksimal didalam melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara meningkatkan pengetahuannya sebagai seorang pendamping dengan tetap mengacu pada aturan main dalam PKH.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar Joko Irianto saat pelaksanaan Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2 red.) yang diikuti oleh seluruh fasilitator pendamping PKH se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan selama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 di Kota Makasar.

Menurut Joko, ukuran keberhasilan seorang fasilitator pendamping PKH adalah ketika KPM yang didampinginya mengalami peningkatan status dari keluarga miskin menjadi keluarga mampu, yang dalam bahasa pendampingan dikenal dengan istilah graduasi.

“Teman-teman Fasilitator Pendamping PKH jangan hanya melakukan pendampingan terhadap KPM pada saat pencairan dana saja. Tetapi harus melakukan lebih dari itu,” tutur Joko dan kembali menegaskan bahwa seorang fasilitator PKH juga harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat penerima manfaat agar bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya.

Dijelaskan Joko, Fasilitator Pendamping harus memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat bahwa kegiatan pemberian bantuan melalui PKH adalah merupakan kegiatan stimulan yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi keluarga.

“Jadi penerima manfaat dalam program PKH bukanlah penerima permanen yang tidak bisa diganti. Jika keluarga yang diberikan bantuan sudah masuk kategori mampu atau graduasi, maka dia akan digantikan dengan keluarga baru yang juga membutuhkan sentuhan dari program PKH,” kata Joko.

Dalam realitas dimasyarakat, Joko menjelaskan, sering terjadi problem ketika keluarga penerima manfaat menjadi graduasi atau keluar dari daftar pemanfaat karena dinilai sudah mampu. Para keluarga penerima manfaat yang graduasi enggan untuk mundur secara sukarela dari pemanfaat.

Pada kondisi seperti ini kemampuan seorang Fasilitator Pendamping diuji. Dia (Fasilitator red.) harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus menimbulkan permasalahan baru. (@/gol_pan)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close