Melirik ‘Dinamika’ Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19
Oleh : Jundi Da’i
PANDEMI Virus Covid-19 atau corona belum saja memberikan tanda-tanda akan berakhir. Disisi lain, Pemerintah tak henti-hentinya terus menghimbau Masyarakat untuk tetap berada di rumah (Stay Home).
Himbauan ini tentu memberikan dampak positif yakni untuk memutus dan memperlambat penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia secara umum dan di wilayah Kabupaten Pohuwato khususnya.
Namun, tak bisa disangkal himbauan ini juga menimbulkan reaksi negatif, terutama soal dampak sosial dan perekonomian masyarakat sipil. Dimana, khususnya mereka yang tidak berpenghasilan tetap, dengan tidak keluar rumah, maka mereka tak berpenghasilan atau mendapat uang.
Dengan demikian maka warga akan kesulitan mendapatkan kebutuhan untuk melangsungkan hidup di tengah pandemi Virus Covid-19.
Fenomena ini berbanding terbalik dengan mereka para Pejabat, Anggota DPRD, ASN, karyawan swasta maupun BUMD, Kepala Desa, BPD, serta aparat lainnya yang menerima gaji /insentif setiap bulannya dari uang Negara, meski bekerja dari rumah, mereka tetap berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhannya.
Paham dengan kondisi masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Pohuwato, telah menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warganya. Tercatat ada 17.456 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan itu berupa beras sebayak 174.560 Ton, minyak Goreng 17.456 liter dan ikan kaleng sebanyak 122.192 kaleng.
Namun, ditengah niat baik Pemerintah ini, ada saja plus minusnya di masyarakat. Terutama mereka yang tidak kecipratan bantuan tersebut. Akibatnya, menimbulkan kontroversi, gugatan dan keluhan yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial. Sasarannya tentunya adalah Pemkab dan aparat dibawahnya yang ditengarai tak adil dalam pendistribusian bantuan.
Sungguh Ironis, inisiatif dan niat baik pemerintah daerah ini dianggap salah sasaran. Parameternya didasarkan pada bahwa yang kena dampak dari pandemi Virus Covid-19 bukan saja mereka yang di angap berekonomi lemah, namun masyarakat Pohuwato secara umum di luar mereka penerima gaji bulanan. Sehingga, tidak boleh ada pemarginalan ataupun Diskriminasi. Rakyat secara mayoritas mengaku punya hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dampak covid-19 ini.
Tak ayal, reaksi berlebihan dari mereka yang merasa kecewa menyalurkan isi hatinya melalui media sosial. Sontak saja, hampir semua beranda media sosial penuh dengan keluhan bantuan dampak covid-19.
Reaksi netizen beragam. Tidak sedikit dari para netizen yang menyesalkan pemberian yang kurang merata. Meski, ada sebagian lainnya juga merasa berterima kasih kepada pemerintah daerah atas kebijakan pro rakyat itu.
Terlepas dari dinamika yang muncul terkait penyaluran bantuan ini, kita harus tetap optimis dan bersikap positif thingking. Dan terus mendoakan, semoga saja para pengambil kebijakan di daerah ini tetap dalam lindungan Allah SWT. Sehingga tetap terus bersama rakyat untuk melawan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Semoga ….!!! (*)
